Pemerintah telah merumuskan tiga strategi utama untuk memperluas akses listrik ke desa-desa terpencil. Langkah ini diambil guna mendorong rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen pada tahun 2029.
Target ambisius tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menyatakan hal ini di Jakarta pada Kamis (2/7). “Strategi untuk mencapai ini dilakukan melalui tiga pendekatan,” ujar Qodari.
Pendekatan pertama berfokus pada perluasan jaringan listrik yang sudah ada. Jaringan milik PT PLN (Persero) akan diperpanjang untuk menjangkau komunitas terdekat yang hingga kini belum memiliki akses listrik.
Strategi kedua melibatkan pengembangan mini-grid mandiri. Sistem ini akan ditenagai oleh sumber energi terbarukan yang tersedia secara lokal, khusus untuk melayani masyarakat di wilayah terdepan dan pulau-pulau terpencil.
Pendekatan ketiga adalah penyediaan sistem tenaga surya rumah tangga (solar home system) individual. Dilengkapi dengan penyimpanan baterai, solusi ini ditujukan bagi rumah tangga di area yang tersebar luas, di mana koneksi jaringan listrik dianggap tidak layak secara ekonomi.
Qodari menambahkan bahwa upaya ini dipandu oleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Peta Jalan Program Elektrifikasi Pedesaan dan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2025–2029. “Peta jalan ini dirancang untuk memastikan listrik menjangkau setiap lokasi yang masih belum memiliki akses ke jaringan listrik PLN,” jelasnya.
Setelah infrastruktur listrik tersedia, pemerintah juga akan memberikan bantuan pasang baru listrik kepada rumah tangga berpenghasilan rendah melalui program BPBL. Berdasarkan data PLN, rasio elektrifikasi nasional Indonesia telah mencapai 99,83 persen rumah tangga. Sementara itu, rasio elektrifikasi desa telah meningkat menjadi 99,97 persen, dengan 98,56 persen dari seluruh akses listrik nasional dipasok langsung melalui jaringan PLN.
