Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi kolaborasi luas dengan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengakselerasi program-program prioritas sektor kelautan dan perikanan demi mendukung tercapainya swasembada pangan nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pentingnya forum ini dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Akselerasi PKPN Sektor KP Mendukung Swasembada Pangan” di Jakarta, Kamis (02/07/2026). “Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Trenggono.

Trenggono menambahkan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan memegang peran krusial dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui penyediaan protein ikan dan garam. Selain itu, sektor ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Enam Program Prioritas KKP untuk Swasembada Pangan

Dalam upaya mendukung target swasembada pangan, KKP mengonsolidasikan enam Program Kerja Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab kementerian. Program-program tersebut meliputi:

  • Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP): Pembangunan 5.000 lokasi hingga tahun 2029 yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
  • Budi Daya Ikan Darat Tematik: Pengembangan 40.000 titik budi daya di 500 kabupaten/kota untuk menopang penyediaan protein nasional.
  • Swasembada Garam Nasional: Pembangunan hingga 2.000 hektare tambak garam guna menekan ketergantungan impor.
  • Revitalisasi Tambak Pantura Jawa: Revitalisasi seluas 14.000 hektare untuk mendukung swasembada protein sekaligus rehabilitasi kawasan pesisir.
  • Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu: Pembangunan seluas 2.000 hektare sebagai kawasan budi daya udang modern yang ramah lingkungan.
  • Modernisasi Kapal Perikanan: Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas, daya saing nelayan, dan mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur.

Trenggono berharap, seluruh program tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir secara keseluruhan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, turut menyampaikan pandangannya. Menurutnya, implementasi keenam program tersebut berpotensi besar memperkuat rantai pasok pangan nasional dan sekaligus meningkatkan posisi tawar nelayan. “Kalau program ini dijalankan secara konsisten, saya optimistis Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan protein dalam negeri, tetapi juga menjadi kekuatan baru sebagai eksportir produk perikanan dunia,” tegas Zulkifli Hasan.

Di sisi legislatif, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menegaskan komitmen DPR RI untuk terus mendukung berbagai program prioritas KKP. Dukungan ini terutama diberikan pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Siti Hediati menambahkan, Komisi IV akan memastikan dukungan melalui fungsi penganggaran, legislasi, maupun pengawasan agar seluruh program strategis KKP dapat berjalan optimal. “Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program yang kami dukung penuh karena kami telah melihat secara langsung manfaatnya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di sejumlah daerah,” pungkasnya.