Lombok Timur, Jumat, 03 Juli 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi meluncurkan program Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PP3S) di Kabupaten Lombok Timur. Peluncuran ini menjadi penanda komitmen serius pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan gizi kronis yang masih menjadi tantangan.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi Lombok Timur. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari satu juta jiwa, persoalan kemiskinan dan stunting memerlukan perhatian ekstra. “Kondisi ini menjadikan persoalan kemiskinan dan stunting membutuhkan perhatian yang lebih serius. Kita hadir hari ini bukan sekadar meluncurkan sebuah program, tetapi untuk membangun kepedulian bersama,” tegas Indah Dhamayanti Putri.
Menurut Wagub yang akrab disapa Dinda ini, keberhasilan dalam menekan angka stunting tidak hanya bertumpu pada intervensi pemerintah. Kepedulian dari setiap keluarga dan masyarakat menjadi faktor penentu utama. “Penurunan stunting tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk generasi yang sehat,” tambahnya.
Dinda juga menekankan pentingnya upaya pencegahan sejak dini, bahkan sebelum pernikahan. Edukasi kesehatan reproduksi, kesiapan calon orang tua, pemenuhan status gizi calon ibu, hingga penguatan pola pengasuhan di lingkungan keluarga menjadi kunci. Selain itu, Pemprov NTB terus mengoptimalkan program desa berdaya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan percepatan penurunan stunting.
Ia berharap Desa Lendang Nangka Utara, lokasi peluncuran program, dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di NTB. Dinda juga mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti komoditas nanas, melalui inovasi produk olahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan Terintegrasi dan Peran Keluarga
Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Sinta M. Iqbal, menjelaskan bahwa program PP3S dirancang melalui proses panjang dengan mengedepankan pendekatan intervensi serentak dan terintegrasi. Pengalaman pendampingan di berbagai desa menunjukkan bahwa penyebab stunting sangat beragam dan tidak selalu berkaitan langsung dengan persoalan kesehatan.
“Di lapangan kami menemukan persoalan pola asuh, kebiasaan konsumsi makanan instan, sanitasi, hingga pola pengasuhan keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan. Karena itu, solusi yang diberikan juga harus sesuai dengan kondisi setiap keluarga,” ungkap Sinta.
TP PKK NTB juga telah memulai program percontohan. Program ini melibatkan pendampingan keluarga berisiko stunting dengan kolaborasi antara PKK, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah desa, serta berbagai mitra pembangunan. Sinta mengajak seluruh desa untuk mengaktifkan kembali forum pertemuan rutin ibu-ibu dan kader posyandu sebagai wadah berbagi pengalaman mengenai pengasuhan, pemenuhan gizi, dan kesehatan keluarga.
“Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak serta penerapan rumah bebas asap rokok juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting,” tegasnya.
Data Akurat Kunci Intervensi Tepat Sasaran
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur, Mohammad Edwin Hadiwijaya, mengakui bahwa tantangan terbesar dalam percepatan penurunan stunting adalah memastikan seluruh kebijakan didasarkan pada data yang valid dan terintegrasi. Pemerintah daerah, ujarnya, terus berupaya memperbaiki kualitas pendataan dengan mengintegrasikan data dari berbagai sektor agar intervensi dapat lebih tepat sasaran.
“Langkah pertama yang harus kita kawal bersama adalah data yang akurat. Dengan data yang benar, intervensi kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi hingga balita dapat dilakukan secara tepat,” jelas Mohammad Edwin Hadiwijaya.
Ia menambahkan, Lombok Timur merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di Indonesia yang menerima pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. Pendampingan ini bertujuan untuk memperkuat sistem data percepatan penurunan stunting. “Penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan kemiskinan, pendidikan, sanitasi, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
