Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menegaskan bahwa keanggotaan dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tidak serta-merta berarti “kepatuhan mutlak” kepada Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan Pistorius sebagai respons terhadap kritik yang dilontarkan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Dalam sebuah wawancara dengan majalah mingguan Der Spiegel pada Kamis, 02 Juli 2026, Pistorius menolak anggapan bahwa sekutu NATO, termasuk Jerman, harus menunjukkan loyalitas penuh kepada Washington. “Kepatuhan bukanlah konsep NATO,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa keputusan-keputusan di NATO diambil berdasarkan konsensus bebas dari seluruh negara anggota, bukan didikte oleh satu negara tertentu. Menurut Pistorius, NATO beroperasi atas dasar kesepakatan bersama, bukan dominasi oleh satu negara anggota.
Pistorius mengakui bahwa gaya komunikasi pemerintahan Trump terkadang terdengar lebih keras, terutama saat terjadi perbedaan pendapat dengan sekutu-sekutu Eropa. Namun, ia menambahkan bahwa negara-negara Eropa telah terbiasa dengan hal tersebut dan tetap berfokus pada kepentingan bersama aliansi.
Lebih lanjut, Pistorius menekankan bahwa Jerman meningkatkan kemampuan pertahanannya atas dasar kepentingan nasional, bukan karena tekanan dari pihak luar. “Kami berinvestasi besar-besaran untuk memperkuat kemampuan penangkalan dan pertahanan,” ujarnya.
“Kami mengerahkan seluruh upaya guna meningkatkan kesiapan operasional angkatan bersenjata Jerman demi keamanan Jerman dan para mitra NATO,” tambah Pistorius, menggarisbawahi komitmen negaranya terhadap pertahanan kolektif.
Meskipun demikian, Pistorius mengakui bahwa negara-negara Eropa selama bertahun-tahun belum memenuhi komitmen mereka di NATO, khususnya terkait belanja pertahanan. Kondisi ini, menurutnya, merugikan baik aliansi maupun Amerika Serikat.
Namun, ia menilai situasi tersebut kini mulai berubah. Pistorius menyebutkan bahwa negara-negara Eropa telah menyepakati target baru belanja pertahanan dan secara bertahap meningkatkan investasi serta mengambil tanggung jawab yang lebih besar terhadap pertahanan kolektif NATO.
